 |
| Bupati Madiun dalam Pemaparan BKAD |
DESABAGI.COM - Untuk menciptakan harmonisasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di wilayah Kecamatan Madiun mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Acara yang dihelat, Jumat (22/05/2026) di Aula Hotel Nirwana Telaga Sarangan Magetan ini, dihadiri langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto, S.H, M.AK, beserta Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, M.H.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Drs. Supriyadi, S.Sos, Camat Madiun Drs. Muksin Harjoko, M.Si, Kepala Desa dan Perangkat (Sekdes, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan) beserta Ketua BPD se Kecamatan Madiun.
Dalam paparannya, Mas Hari sebutan Bupati Madiun menyampaikan beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh pihak Pemerintahan Desa.
"Untuk terwujudnya Madiun Bersahaja, kita harus ciptakan Good Governeance yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa," terangnya.
 |
| Peserta BKAD se Kec.Madiun |
Sambil guyonan akrab dalam penyampaiannya, orang nomor satu di Kabupaten Madiun ini juga menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara holistik, yakni selain sehat jasmani juga harus sehat mental, spiritual dan sosial.
Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat tidak luput dari sorotan jurusnya, yakni masyarakat bisa menikmati kemakmuran, bebas dari kemiskinan, terjamin pendidikannya, dan mapan perekonomiannya.
"Maka dari itu, soliditas dan sinergitas antar Pemerintah Desa dengan BPD, peran aktif semua elemen masyarakat sangat penting, karena desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat untuk pembangunan daerah," tegasnya lugas.
Untuk menuju Madiun Bersahaja beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, yakni penguatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan manajemen, pengelolaan keuangan desa yang transparan akuntabel, penguatan perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat.
Peningkatan inovasi pelayanan berbasis digital harus segera dilakukan sebagai syarat tertib administrasi, percepatan pelaporan layanan informasi publik.
Untuk kelembagaan, optimalisasi peran BPD sebagai fungsi kontrol dan pengawasan kinerja pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.
Keterlibatan dan peran aktif warga sebagai keharusan dalam perencanaan pembangunan desa, dan perlunya edukasi akan pentingnya kebersihan kesehatan lingkungan. (adm)
Disclaimer :
1. Anggota BPD dengan status PNS / Polri aktif manjadi perdebatan.
2. Adanya program PSN KDMP menjadi kegalauan sebagian pemerintah desa.
3. Digitalisasi desa melalui Portal Informasi Desa (Website untuk tiap Desa) menjadi Pekerjaan Rumah berikutnya.
Tidak ada komentar:
Terima Kasih atas kunjungannya.
Jangan lupa tinggalkan pesan pada kolom kometar.
Salam...